Pelaku cyberbullying di Jepang kini masuk bui setahun

Jepang authorized mengaplikasikan aturan undang-undang baru seputar penghinaan di Dunia. ketika ini, pelaku cyberbullying di negara hal yang demikian kelak Mendapat hukuman hingga satu tahun penjara.

Jepang mulai memberlakukan undang-undang baru mereka terkait cyberbullying yang kerap dilaksanakan di Dunia. Undang-undang seputar cyber bully yang diamandemen ini telah disahkan oleh pemerintahan setempat pada permulaan musim panas lalu. 

Melansir Engadget (7/7), pelaku cyberbullying di negara hal yang demikian kelak dijatuhi hukuman penjara hingga satu tahun. Amandemen hukum pidana negara mengenai penghinaan on-line ini mulai diberlakukan pada hari Kamis ini.
 
Pada undang-undang terbaru ini, seseorang yang melaksanakan penghinaan di media sosial ataupun Dunia akan memperoleh denda hingga 300.000 yen atau berkisar Rp 33 jutaan dengan sempurna masa hukuman penjara hingga satu tahun. meski pada versi sebelumnya, pelaku hanya kelak Mendapat denda 10.000 yen atau setara dengan Rp 1,1 juta dengan hukuman penjara hanya kurang dari 30 hari. 

Kebijakan hal yang demikian merupakan upaya pemerintah Jepang buat memperkecil kegiatan cyber bully yang terdapat di ekosistem media sosial negara hal yang demikian. Ini jadi implementasi kepada tekanan dari publik kepada pemerintah buat mengatasi banyaknya permasalahan mengenai cyberbullying

Kendati dinilai bagus buat ekosistem media sosial, aturan mengenai cyberbullying yang diamandemen ini mengundang adanya kontroversi. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa hukum hal yang demikian enggak cukup spesifik mendefinisikan seputar apa yang dianggap sebagai penghinaan. 

Sebagaimana dikutip Engadget, CNN melaporkan, undang-undang itu baru disahkan setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menambahkan ketentuan khusus kepada pemerintahan. melewati ketentuan khusus ini, pemerintah diminta buat meninjau undang-undang hal yang demikian dalam tiga tahun buat memeriksa dampaknya kepada kebebasan berekspresi.

Banyak orang menilai, undang-undang ini berpotensi jadi pasal karet yang bisa dimanfaatkan pemerintah yang berkuasa buat mengekang kritik yang berasal dari publik. Pasalnya, KUHP negara hal yang demikian mendefinisikan penghinaan sebagai upaya buat merendahkan seseorang tanpa merujuk fakta spesifik seputar mereka. 

sejajar dengan hal hal yang demikian, Seiho Cho, seorang pengacara kriminal di Jepang, mengungkap, perlu adanya pedoman buat membedakan apa yang memenuhi persyaratan sebagai penghinaan. Sehingga aturan hal yang demikian enggak menimbulkan adanya pasal karet yang berpotensi mengekang kritik dari publik. 

“ketika ini, malahan jikalau seseorang menuturkan pemimpin Jepang fool, karenanya mungkin di bawah undang-undang yang direvisi itu bisa digolongkan sebagai penghinaan,” terang Seiho Cho kepada CNN, dikutip dari Engadget

Sebagai informasi, aturan ini dijadikan menyusul kasus bunuh diri Hana Kimura, bintang actuality present serta pegulat asal Jepang, yang memutuskan buat bunuh diri setelah di-bully oleh warganet. Fenomena ini mendorong member parlemen memperberat hukuman buat pelecehan on-line yang terjadi di negara hal yang demikian. 
 

Yuk Be a part of di Liga Judi buat bermain taruhan online dengan pelayanan eksklusif hanya buat kau! Hanya di liga judi yang merupakan agen bola terbaik authorized serta terpopuler di simeulue

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.