Media asing soroti pemblokiran Steam, Paypal, Epic Video games dkk

Sejumlah media teknologi luar negeri menyoroti kebijakan Kominfo perihal pemblokiran Steam, Paypal, Epic Video games serta lainnya.

Kebijakan Kementerian Koneksi serta Informatika (Kemenkominfo) memblokir sejumlah situs yang enggak menjalankan registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bukan hanya dikecam oleh warganet. Sejumlah media asing diketahui pun turut menyorot kebijakan terkait pemblokiran platform komputerisasi hal yang demikian. 

Salah satunya merupakan media teknologi asing berbahasa Inggris, The Verge serta Engadget. Kedua media hal yang demikian diketahui telah mempublikasikan tulisan pemblokiran layanan komputerisasi seperti Steam, Epic Video games, Yahoo, Paypal, DOTA 2, dll di situs mereka pada Sabtu (30/7). 

Sebagaimana pantauan hari ini (31/7), tulisan The Verge pun memberikan informasi mengenai adanya laporan dari kelompok hak komputerisasi Digital Frontier Fouondation (EFF) pada tahun 2021. Pada laporan itu disebut, undang-undang Indonesia ‘menyerang hak asasi manusia’ karena menempatkan platform pada belas kasihan pemerintah Indonesia, yang kelak melarangnya kalau enggak mematuhi hukum setempat. 

Lebih lanjut, tulisan The Verge ini pun mengatakan, kelompok EFF ini pun telah mengirimkan surat kepada Kominfo pada permulaan bulan Juli 2022 ini. Pada surat hal yang demikian, EFF mendesak pemerintah bagi mencabut ‘aturan moderasi konten invasif’.

Sementara itu, media teknologi yang berada di bawah satu naungan dengan Yahoo, Engadget, menuliskan kalau aturan ini serupa dengan undang-undang IT tahun 2021 di India. Pasalnya, undang-undang terkait PSE ini disebut cakap memberi kekuatan kepada pemeritah Indonesia bagi memaksa platform on-line menghapus konten yang dianggap melanggar hukum atau mengancam ketertiban awam.

pun, tulisan ini sebut, dalam kasus yang melibatkan permintaan ‘mendesak’, layanan mempunyai empat jam bagi mengambil tindakan.

Engadget pun menuliskan kalau kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh Kominfo ini pun telah memperoleh beberapa kritikan. Salah satunya yaitu organisasi seperti Digital Frontier Basis serta Human Rights Watch

Pada tulisan Engadget, penasihat hukum Asia di Human Proper Watch, Linda Lakhdhir mengungkap, kebijakan Kominfo ini merupakan alat penyensoran yang membebani banyak layanan serta platform komputerisasi yang digunakan di Indonesia. 

“Ini menimbulkan risiko serius kepada privasi, kebebasan berbicara, serta jalan masuk ke informasi pengguna Maya Indonesia,” tambah Linda. 

Terakhir, Engadget pun menyoroti fenomena di Twitter yang ramai menggunakan tagar #BlokirKominfo. Sejauh ini, tagar hal yang demikian telah digunakan hingga lebih dari 120 ribu cuitan yang diunggah pada Twitter.

Yuk Be a part of di Liga Judi bagi bermain taruhan bola dengan pelayanan eksklusif hanya buat kau! Hanya di liga judi yang merupakan bursa taruhan bola authorized serta terpopuler di ngasem

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.