Google dkk belum daftar PSE, demikian ini alasannya berdasarkan pakar

Sejauh ini, beberapa raksasa teknologi seperti Google, Meta juga Twitter belum tampak mendaftarkan platform mereka ke Kemkominfo.

Kementerian Korespondensi juga Informatika (Kemkominfo) terus memperingatkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) buat mendaftarkan operasional bisnisnya di Indonesia. Pasalnya, dikala ini tinggal dua hari menjelang batas akhir registrasi pada 20 Juli 2022.

Meski demikian, hingga dikala ini sejumlah PSE besar diketahui belum tampak mendaftarkan operasional bisnis mereka. Sejumlah PSE yang belum mendaftarkan aplikasi mereka ini termasuk perusahaan raksasa Google, Meta, hingga Twitter.  

Terkait hal hal yang demikian, pakar sekaligus Founder Moral Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan penyebab kenapa beberapa perusahaan enggak mendaftarkan bisnis mereka. Menurutnya, beberapa tata tertib Kominfo bisa melanggar kebijakan privasi yang dikeluarkan oleh Google, Meta, Twitter juga lainnya. 

“apabila platform ini ikut serta serta serta mendaftar, karenanya mereka kelak melanggar kebijakan privasi mereka sendiri juga privasi kita sebagai pengguna pun terancam,” tulis Teguh melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, seperti dikutip pada Senin (18/7). 

Lebih lanjut, Teguh menyoroti setidaknya ada tiga pasal yang bermasalah pada tata tertib Kementerian Korespondensi Nomor 10 Tahun 2021 seputar Perubahan atas Permen Kominfo nomor 5 Tahun 2020 seputar PSE Lingkup Privat. Tiga pasal hal yang demikian meliputi Pasal 9, Pasal 14 juga Pasal 36 yang terdapat di dalam tata tertib Kemkominfo. 

Teguh menuliskan, pasal 9 ayat 3 juga 4 jadi bermasalah karena skor ‘meresahkan masyarakat juga mengganggu ketertiban lazim’ bisa jadi pasal karet buat tata tertib hal yang demikian. Sehingga, bisa digunakan buat ‘mematikan’ kritik meski disampaikan dengan cara tentram. 

“Dasarnya apa? Mereka tinggal jawab ‘mengganggu ketertiban lazim’,” tambah Teguh. 

skor serupa pun ditemukan pada Pasal 14 ayat 3. Teguh mengatakan, di bagian ini kebebasan berekspresi juga pun berpendapat akan dibatasi. Pasalnya, konten pengguna bisa saja di ‘take down’ karena dianggap ‘meresahkan masyarakat’ oleh pihak penguasa. 

Sementara itu, pasal 36 dianggap bermasalah karena memungkinkan penegak hukum bisa meminta konten korespondensi juga knowledge pribadi pengguna ke PSE. Dia memperkirakan, pasal ini bisa disalahgunakan oleh pemerintah buat membatasi ataupun menghabisi pergerakan masyarakat yang kontra kepada pihak penguasa hal yang demikian. 

“Soal permintaan knowledge di pasal 36, ingat kasus Apple vs FBI? Permintaan knowledge itu gak bisa sembarangan, sepatutnya ada perintah dari pengadilan,” tambah Teguh. 
 

Yuk Be part of di Liga Judi buat bermain taruhan bola dengan pelayanan eksklusif hanya buat kau! Hanya di liga judi yang merupakan bursa taruhan bola authorized juga terpopuler di tuban

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.